PKS Bekerja untuk Indonesia

Wacana PKS sebagai partai inklusif sudah lama terdengar. Terutama di kalangan internal kader. Namun, sejak Munas ke-2 PKS tahun 2010 lalu, secara resmi diumumkan bahwa PKS telah menjadi partai yang terbuka (Inklusif). 

Bahkan jauh sebelumnya, beberapa orang kader PKS berasal dari non muslim. Salah satunya adalah 

Terius Yigibalom, pengurus DPD PKS Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Terius mengaku bergabung dengan PKS sejak tahun 2008 lalu. Sebelumnya, dia pernah menjadi pengurus Partai Kristen Indonesia dan Partai Karya Peduli Bangsa. Menurutnya, PKS punya satu ciri khas, kadernya militan dan peduli. Setiap ada bencana pasti PKS yang turun pertama ke lapangan. 

Dia menuturkan jatuh bangun perjuangan mengenalkan PKS ke warga yang mayoritas beragama nasrani. Pendekatannya adalah lewat pengenalan bahwa partai ini bukan partai Islam. Hasilnya, dua kursi DPRD Lanny Jaya diraih PKS. "Kadernya sudah 5 ribu orang," tutup Terius.

Sedangkan menurut Anis Matta, Sekjen PKS, akomodasi nonmuslim sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Di situ, kata dia, keanggotaan nonmuslim sudah diatur. Mereka bisa masuk di jabatan publik dan kepengurusan partai.

Mereka pun bisa terus menapaki karier politik di PKS hingga struktur atas. “Asalkan bisa mengikuti prosedur (kurikulum) itu semua,” ujar Anis. Syarat akomodasi nonmuslim itu dilakukan dari sisi kewarganegaraan. Meski ruang akomodasi telah dibuka luas, PKS mengaku format akomodasi ini masih harus didiskusikan. Karena itu pula akomodasi akan dilakukan secara gradual.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menegaskan kepengurusan di tubuh partai tetap diatur secara proporsional tanpa membedakan antara Islam maupun non Islam.

"Itu proporsional dan itu kita serahkan pada kawan-kawan di daerah yang bisa menentukan secara proporsional dan demokrasi mengikuti apa yang menjadi suara kawan-kawan di daerah," katanya, di Jakarta, ditemui setelah menyampaikan pidato kebudayaan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki.

Menurut Luthfi, PKS tidak berkeberatan jika dalam kepengurusan terdapat orang-orang selain beragama Islam. "Kalau memang di daerah, orang Islam minoritas, kami tidak keberatan kalau kepengurusan bukan dari orang Islam meskipun kita partai Islam," katanya. (*)